Home / Seputar Madina / Pejabat Dinkes Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Madina

Pejabat Dinkes Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Madina

Ustad Sahminan Rangkuti

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pejabat di Dinas Kesehatan didesak meminta maaf kepada seluruh rakyat Madina terkait kesalahan input data covid-19 penyebab Madina masuk PKPM Level 4.

Desakan itu dicuatkan ustad Sahminan Rangkuti, Rabu (18/9/2021).

Jangan gara-gara oknum tertentu di Dinas Kesehatan Mandailing Natal (Madina), rakyat jadi korban menanggung rugi yang sangat besar.

“Mau salah input kek, error kek, mau merusak citra bupati kek, mau ningkatkan dana covid kek, itu tak penting. Yang penting adalah yang bersangkutan harus minta ma’af kepada seluruh rakyat Mandailing Natal,” ujar ustad Sahminan nada tinggi.

Menurutnya, permintaan maaf dan klarifikasi diucapkan dalam bentuk audio visual (video).

“Kalau data itu konkrit kita tidak keberatan. Ini dampaknya kepada masyarakat luas sangat luar biasa. Level 4 membatasi aktifitas rakyat lho. Makanya saya minta mereka  meminta maaf kepada rakyat Madina,” katanya.

PPKM Level 4 yang mewajibkan gerak masyarakat akan menyebabkan terganggunya rakyat mencari nafkah. Roda ekonomi akan melambat.

Di sektor pendidikan juga terdampak. Sistem Pembelajaran Tatap Muka Terbatas baru saja beberapa hari dimulai di Madina, namun akan dihentikan lagi gara-gara PPKM level 4 ini.

“Para orangtua baru saja membeli baju sekolah anak-anaknya, sepatu. Karena dua tahun sekolah tutup. Ini  tiba-tiba sekolah tatap muka harus dihentikan kembali hanya gara-gara satu dua orang,” keluh Sahminan.

Sehari sebelumnya, kesalahan peng-input-an data itu dinyatakan menjadi penyebab Madina masuk PPKM Level 4.

Kepala Dinas Kesehatan Madina, dr Syarifuddin telah menyatakan secara resmi di rapat Forkopinda, Selasa (7/9/2021) bahwa terjadi kesalahan input data oleh pejabat di instansi itu.

Pihak Polres Madina tengah melakukan investigasi terhadap masalah ini.

Penetapan Kabupaten Mandailing Natal berstatus level 4 sebaran covid-19 berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021.

Inmendagri itu menginstruksikan pembatasan sosial di daerah-daerah level 4 tersebut sesuai variabel-variabel yang ditetapkan dalam skema PPKM dalam upaya penanggulangan vandemi covid-19.

Peliput: Dahlan Batubara

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: