Kamis, 12 Mar 2026
light_mode

8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
  • print Cetak


Delapan dari sepuluh fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Dalam rapat di DPRD Sumut di Medan, Senin, 22 Agustus 2011 delapan fraksi yang menyetujui interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra Bintang Reformasi, PPP, PAN, PDS, dan PPRN.

Adapun dua fraksi lain yakni Fraksi PKS menolak interpelasi karena tidak memiliki klausul dan alasan yang kuat, sedangkan Partai Demokrat mengusulkan agar interpelasi itu ditunda.

Sebelum penyampaian pandangan fraksi, dibacakan beberapa alasan usulan interpelasi yang digagas 16 anggota DPRD Sumut dari berbagai fraksi.

Alasan pertama adalah pemutasian 110 pejabat eselon tiga pada 10 Juni 2011 yang sebagian merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Hal itu menyebabkan berbagai program yang telah dicanangkan berpotensi mengalami kegagalan dan menurunkan daya serap anggaran.

Kekhawatiran itu terbukti dari serapan anggaran yang hanya mencapai 23 persen hingga Juni 2011 dan dianggap sebagai prestasi terbaik di Pemprov Sumut.

Kebijakan mutasi itu juga dinilai melanggar PP 13 tahun 2002 tentang Syarat Pengangkatan Jabatan Struktural PNS karena banyak yang tidak memenuhi syarat berprestasi selama dua tahun dan memiliki kompetensi jabatan.

Tim pengusul mencontohkan adanya eselon tiga berpendidikan dokter hewan yang justru dimutasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Baperasda) Sumut.

Demikian juga dengan pengusulan calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut yang telah menjalan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) di Kementerian Dalam Negeri.

Tim pengusul mempertanyakan kebijakan Gatot Pujo Nugroho yang kembali mengusulkan tiga nama baru sebagai Sekdaprov Sumut.

Usulan itu dibahas dan disampaikan 16 anggota DPRD Sumut yakni Yan Syahrin, Ferry Kaban, dan Abu Bokar Tambak (Fraksi Gerindra Bintang Reformasi), Marasal Hutasoit (Fraksi PDS), Sopar Siburian, Ramli, Tahan Panggabean dan Ahmad K Hasibuan (Fraksi Partai Demokrat).

Kemudian, Oloan Sitompul, Sony Firdaus, dan Roslynda Marpaung (Fraksi PPRN), Janter Sirait dan Mulkan Ritonga (Fraksi Golkar), Aduhot Simamora (Fraksi Hanura), Irwansyah Damanik (Fraksi Damanik), dan Alamsyah Hamdani (Fraksi PDI Perjuangan). (an)
Sumber : eksposnews.com

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ima Madina : Kondisi Madina Makin Parah, Ridwan Rangkuti : Bupati Madina Harus Rangkul Semua Elemen

    Ima Madina : Kondisi Madina Makin Parah, Ridwan Rangkuti : Bupati Madina Harus Rangkul Semua Elemen

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina harus merangkul semua elemen agar roda pemerintahan sukses lima tahun ke depan. “Kalau tidak, yakinlah bupati dan wakil bupati akan kewalahan di masa mendatang,” kata Ketua Persatuan Advokad Indonesia Wilayah Tabagsel, Ridwan Rangkuti,SH.MH yang dilansir Malintang Pos, Sabtu (20/8/2016). “Saya pikir setelah mengamati selama hampir tiga bulan ini, langkah […]

  • Kasus ISPA di Puskesmas Kotanopan 458 Orang

    Kasus ISPA di Puskesmas Kotanopan 458 Orang

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Onlie) – Data per bulan September 2015, jumlah pasien kasus ISPA yang berobat ke Puskesmas Kotanopan sebanyak 458 orang. Faktor penyebab penyakit ISPA yang melanda penduduk itu ditengarai akibat dampak kabut asap dan non asap. Demikian data yang berhasil dihimpun di Puskesmas Kotanopan, Mandailing Natal. Kasus ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) ini dari […]

  • Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kisaran. Sebelum Kementerian Dalam Negeri memperpanjang pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 197 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Asahan telah melakukan perekaman 56% e-KTP. Dengan demikian, masih akan dilakukan perekaan terhadap 44% wajib e-KTP bagi seluruh warga Asahan. “ Karena pelayanan masal e-KTP diperpanjng hingga 30 April 2012, maka Asahan hanya mengejar ketinggalan 44% […]

  • Gegara Wanprestasi, Pemko Padangsidimpuan Dihukum Bayar Rp.883 Juta

    Gegara Wanprestasi, Pemko Padangsidimpuan Dihukum Bayar Rp.883 Juta

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    P.Sidimpuan (Mandailing Online ): Upaya hukum banding yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menemui jalan buntu. Pengadilan Tinggi Medan secara resmi menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan pihak pemerintah telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap rekanan proyek CV Central Grafika Print dalam pengadaan dan pemasangan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas […]

  • Tradisi Marturi Nyaris Punah

    Tradisi Marturi Nyaris Punah

    • calendar_month Selasa, 9 Mei 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Tradisi Marturi, sebagai salah satu sastra lisan Mandailing, sudah nyaris punah. Itu terjadi akibat minimnya regenerasi dalam tradisi Marturi. Hal itu diungkap budayawan Mandailing, Askolani Nasution di Panyabungan, Mandailing Natal usai mendampingi tim peneliti dari Pusat Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (4/5/2017). Padahal, menurutnya, hanya melalui tradisi Marturi berbagai kaidah dan etika […]

  • Fraksi Golkar Tantang Bupati Buat Perbup Salat Berjamaah untuk ASN

    Fraksi Golkar Tantang Bupati Buat Perbup Salat Berjamaah untuk ASN

    • calendar_month Senin, 6 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution pada apel pagi, Senin (29/11) menyampaikan akan membuat Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur siswa SD dan SMP salat Subuh berjamaah minimal satu kali dalam sepekan. Menanggapi hal itu Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memberikan tantangan kepada Bupati Sukhairi membuat […]

expand_less