Home / Seputar Madina / Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data Relevan

Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data Relevan

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Untuk mencapai “Akselerasi Pembangunan Menuju Mandailing Natal yang Mandiri, Kompetitif, Berkeadilan dan Bermanfaat” sebagai
visi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di bawah kepemimpinan H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution kebijakan publik yang diambil harus berdasarkan data yang relevan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi pada saat membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mandailing Natal di aula hotel Madina Sejahtera, Panyabungan pada Kamis (23/9/21).

Oleh karena itu Wakil Bupati peraih 2 rekor MURI ini memerintahkan setiap kepala OPD menjabarkan visi misi pemerintah berdasarkan data dan kerangka permasalahan daerah seperti kemiskinan, IPM yang rendah, angka harapan hidup yang rendah dan permasalahan lainnya.

“OPD harus menjabarkan visi misi pemerintahan dengan sebaik-baiknya berdasarkan data yang relevan dan kerangka permasalahan daerah seperti kemiskinan, harapan hidup dan IPM yang rendah serta permasalahan lainnya,” katanya.

Atika juga meminta agar program kegiatan yang direncanakan selain berdasarkan data juga harus berdasarkan prioritas serta rasionalitas program secara data dan dana.

“Bisa disebut kalau APBD kita (Madina) sangat rentan. Untuk itu perlu rasionalitas program berdasarkan data dan dana juga,” sebutnya.

Lulusan UNSW Australia ini menjelaskan kondisi APBD Madina ini tidak menggambarkan Madina sebagai daerah yang kaya.

“Kondisi saat ini tidak menggambarkan Madina yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia,” jelasnya.

Wakil Bupati menjabarkan Kompetitif dalam visi pemerintah jangan dipandang sebagai satu sikap saling iri satu sama lain atau berkompetisi. Melainkan lebih kepada kesiapan menghadapi perubahan global di tengah kemajuan teknologi dan terbukanya pasar bebas.

Dengan demikian, tambah Atika, Pemkab Madina bertujuan menyiapkan masyarakat yang berdaya saing sehingga produk daerah minimal bisa berjaya di daerah sendiri.

Sementara itu Kepala BPS Madina Rinaldi yang menjadi nara sumber dalam penjelasannya menyampaikan tolok ukur satu keberhasilan adalah data, bukan orasi atau foto kegiatan semata.

“Pembangunan akan berhasil jika kebijakan diambil berdasarkan data valid,” katanya.

Peliput: Roy Adam

Comments

Komentar Anda

Silahkan Anda Beri Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: